Kamis, 18 Januari 2018

RMI Jateng Nilai Rencana Kebijakan Sekolah 5 Hari Tidak Tepat

Semarang, IMNU Tegal. Rencana kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Gandjar Pranowo tentang Sekolah lima hari, dinilai tidak tepat oleh beberapa pihak. Rencana kebijakan ini, dianggap masih belum strategis dan bahkan kontraproduktif jika diterapkan di Jawa Tengah. Rencana kebijakan Gubernur Ganjar menjadi pertimbangan serius organisasi masyarakat, LSM dan aktifis lembaga pendidikan.?

Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyyah (RMI) PWNU Jawa Tengah, KH. Abdul Ghoffar Rozien, M.Ed menolak rencana yang dilontarkan Gubernur Gandjar Pranowo. Rozien mengungkapkan bahwa, rencana kebijakan Ganjar Pranowo sebetulnya bagus, akan tetapi belum sepenuhnya tepat jika dilaksanakan di Jawa Tengah.?

RMI Jateng Nilai Rencana Kebijakan Sekolah 5 Hari Tidak Tepat (Sumber Gambar : Nu Online)
RMI Jateng Nilai Rencana Kebijakan Sekolah 5 Hari Tidak Tepat (Sumber Gambar : Nu Online)

RMI Jateng Nilai Rencana Kebijakan Sekolah 5 Hari Tidak Tepat

“Jika kebijakan itu diterapkan, akan berdampak pada ritme pembelajaran. Pertama, pelajar di Jateng masih membutuhkan pendidikan diniyyah sore. Ini penting, karena pendidikan diniyyah sore masih menjadi tumpuan basis moral anak-anak kita. Jadi, jadwal sekolah 5 hari perlu dikaji ulang,” ungkap Rozien. ?

IMNU Tegal

Menurut Rozien, dalam database RMI, di Jawa Tengah ada sekitar 1.700 pesantren dan madrasah yang memiliki kurikulum dengan format sore hari. Kebijakan sekolah lima hari, dengan jam padat dari pagi hingga siang, akan berdampak pada jam pelajaran sekolah diniyyah. ?

Rozien menambahkan, “Kedua, libur sekolah pada hari Sabtu dan Minggu, perlu ditimbang lagi manfaat dan mudharat (kerugian) nya. Jika tidak diisi dengan kegiatan produktif, maka tidak ada manfaatnya. Ketiga, kebijakan ini, hanya cocok jika diterapkan di kota Metropolitan, semisal Jakarta,“ terang Rozien.?

IMNU Tegal

Menurutnya, kondisi Jakarta yang macet parah menjadikan anak-anak yang sekolah membutuhkan perjalanan lebih lama, hingga kelelahan di akhir pekan. Sedangkan, di Jawa Tengah kondisinya tidak demikian.?

Dalam pandangan Rozien, pemerintah sebaiknya menyelenggarakan forum kajian dan riset tentang hal ini, sebelum mengeksekusi kebijakan.?

“Riset kebijakan, evaluasi dan dengar pendapat dari ormas, pengasuh pesantren dan aktifis pendidikan, sangat penting untuk melihat sejauh mana efektifitas kebijakan ini,” tegas Rozien. Red: Mukafi Niam?

Dari Nu Online: nu.or.id

IMNU Tegal Syariah IMNU Tegal

IMNU - Internet Marketer Nahdlatul Ulama Tegal.

Nonaktifkan Adblock Anda

Perlu anda ketahui bahwa pemilik situs IMNU Tegal sangat membenci AdBlock dikarenakan iklan adalah satu-satunya penghasilan yang didapatkan oleh pemilik IMNU Tegal. Oleh karena itu silahkan nonaktifkan extensi AdBlock anda untuk dapat mengakses situs ini.

Fitur Yang Tidak Dapat Dibuka Ketika Menggunakan AdBlock

  1. 1. Artikel
  2. 2. Video
  3. 3. Gambar
  4. 4. dll

Silahkan nonaktifkan terlebih dahulu Adblocker anda atau menggunakan browser lain untuk dapat menikmati fasilitas dan membaca tulisan IMNU Tegal dengan nyaman.

Jika anda tidak ingin mendisable AdBlock, silahkan klik LANJUTKAN


Nonaktifkan Adblock